Kecelakaan Lagi? Siapa yang Bertanggung jawab?

Pictures courtsey of Yulay.

Tanggal 5 Juli 2009 terjadi kecelakaan antara kereta Prameks dan minibus di lintasan kereta api Desa Pokak, Ceper, Klaten. Kecelakaan tersebut merenggut korban jiwa 15 orang (ada media yang menyebut 14 orang) dan beberapa luka-luka. Kronologisnya, menurut harian Radar Jogja, minibus yang membawa rombongan keluarga pengantin yang hendak menghadiri pesta perkawinan tersebut nekat melewati lintasan rel kereta api walau sudah diingatkan oleh pengendara sepeda motor. Nahas, di tengah-tengah lintasan, minibus tersebut mogok sementara jarak kereta api terlalu dekat untuk mengerem. Akibatnya, kecelakaan tak terelakkan.

Postingan ini bisa jadi sudah lewat kalau dilihat dari segi aktualnya. Saya sengaja, untuk mengingatkan kembali kepada pembaca akan peristiwa tersebut. Dari apa yang saya baca, KNKT (Komite Nasional Kecelakaan Transportasi) berjanji akan melakukan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait atas penyelidikan terhadap peristiwa tersebut. Hingga sekarang, saya masih menunggu bagaimana hasilnya dan pengaruhnya terhadap kesadaran pihak-pihak terkait. Seharusnya sih, saran rekomendasi tersebut semakin meningkatkan tingkat keamanan (dan kenyamanan?) para pengguna transportasi umum.

Bagi saya, berbagai berita tentang kecelakaan moda transportasi umum yang terjadi kemarin-kemarin ini sudah terlalu banyak. Tetapi mengapa sepertinya tidak ada yang belajar dari pengalaman, masih saja terjadi kecelakaan. Sebagai warga Negara, saya merasa berhak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan keselamatan penumpang kendaraan umum (dan tentu saja hak mendapatkan keamanan dan kenyamanan sebagai konsumen).

Mencermati berita di surat kabar lokal Kedaulatan Rakyat, diceritakan bahwa sebelum kecelakaan terjadi, beberapa penumpang sudah menangkap keanehan dengan kendaraan yang mereka tumpangi. Beberapa kali mesin mogok dan dua kali mengalami pecah ban dalam. Tetapi oleh penumpang yang selamat tersebut, kejadian tersebut dianggap sebagai firasat. Saya berpendapat lain. Kesaksian penumpang tersebut bisa menjadi indikasi adanya ketidakberesan penyelanggara Negara (instansi) yang terkait dengan transportasi umum.

Pendapat saya ini berdasar atas logika sederhana saya. Jika bis yang saya tumpangi dalam perjalanan mengalami mogok dan pecah ban dalam, tetapi nekat untuk terus laju jalan, bagaimana keselamatan dan keamanan penumpang? Apakah sopir dan pemilik kendaraan memikirkan hal tersebut? Kalau saya jadi penumpang, kondisi mesin yang sampai mogok dan pecah ban tersebut pasti membuat saya deg-degan. Lhawong kalau saya nyetir kendaraan pribadi dan merasakan keanehan dengan kendaraan, saya langsung khawatir kalau ada apa-apa di jalan. Apalagi sampai mesin mogok dan ban dalam pecah, ini menyangkut keselamatan, jelas.

Selain itu, menyangkut pemeliharaan kendaraan, bagaimana bisa sampai mesin mogok dan ban dalam pecah tetap ‘dipaksa’ jalan? Apalagi ini transportasi umum, dalam hal ini PO Hadi Mulya adalah perusahaan jasa. Mereka menawarkan jasa angkutan ke konsumen. Konsumen berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya, termasuk keselamatan (kalau soal kenyamanan, untuk angkutan umum kelas ekonomi sepertinya masih jauh deh).

Setahu saya, untuk kendaraan umum begini, diberlakukan semacam uji kir untuk menguji kelayakan kendaraan. Uji kir ini merupakan tanggung jawab DLLAJR (Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya). Uji kir ini diperlukan untuk memenuhi pengawasan keselamatan pada pelayanan angkutan umum, di samping memberi jaminan berusaha dan kesempatan bersaing yang adil bagi pengusaha.

Berdasar dari bincang-bincang dengan seorang teman yang mempunyai pick up, dia mempunyai kewajiban untuk menyertakan kendaraannya tersebut untuk di uji kir (keur) setiap tahunnya. Uji kir tersebut dilakukan di kantor DLLAJR di wilayah masing-masing. Uji kir meliputi mesin, rem gas, spion, ban, lampu, wiper, hingga uji emisi kendaraan. Tak heran jika uji kir satu kendaraan cukup lama karena jika dilakukan sesuai ‘SOP’ ada banyak hal yang mesti diperiksa. Hasil uji kir yaitu semacam stiker yang dilekatkan di badan kendaraan yang menandakan bahwa kendaraan tersebut layak jalan.

Kembali ke angkutan umum, saya jadi heran dan bertanya-tanya. Dengan kondisi minibus nahas tersebut (yang menurut saya kondisinya termasuk mengkhawatirkan) bagaimana mungkin minibus tersebut bisa lolos uji kelayakan? Saya buta tentang perbengkelan, tetapi tidakkah terdeteksi jika ada yang tidak beres dalam mesin sewaktu pemeriksaan? Jika sudah begini, siapa yang paling bertanggung jawab, sehingga angkutan umum yang seharusnya tidak layak jalan masih bisa berkeliaran di jalan-jalan?

Mengutip dari situs ini, disebutkan bahwa kehadiran anggota DLLAJR di jalan-jalan bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyakat akan angkutan yang legal dan lebih terjamin keselamatannya, sesuai UU No 14/92 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, pihak pemilik kendaraan, seharusnya juga ada tanggung jawab moral dan etika bisnis, di mana tidak hanya memikirkan keuntungan materi tapi juga hak-hak konsumen.

Jika ada yang menuding pihak PT. KAI bertanggungjawab dalam hal ini, lebih baik kita melihat kembali UU No 23/2007 tentang Perkeretaapian, Bab X Pasal 124. Di situ disebutkan bahwa:

pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

Postingan ini tidak bermaksud untuk menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya ingin mengingatkan (kecenderungan kita untuk mudah lupa) bahwa di balik kecelakaan yang merenggut nyawa ini, masih ada persoalan dasar yang belum terselesaikan. Mudah-mudahan dengan kesadaran kita sebagai warga Negara (termasuk sebagai konsumen) maka dapat mendorong terwujudnya pelayanan angkutan umum yang lebih baik terhadap penumpangnya. Bentuk kongkretnya adalah angka kecelakaan semakin mengecil dan kalau bisa zero accident. Amiin!!

Foto-foto berkaitan dengan kecelakaan bisa dilihat pada flickr milik Yulay.